Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijalankan adalah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, yang bekerja sama langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Acara peluncuran SPI digelar pada Jumat (26/7/2025) dan dibuka oleh Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Ketua Bapperida dan Plt Inspektur Daerah. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya SPI sebagai alat ukur kondisi integritas di lingkungan birokrasi, bukan hanya sebagai formalitas atau penilaian administratif belaka.
“Melalui SPI, kita bisa mengetahui celah kerawanan korupsi yang perlu segera dibenahi, sekaligus membangun budaya integritas di seluruh lini pemerintahan,” ujar Leonard.
SPI 2025 melibatkan berbagai kelompok responden, mencakup ASN internal sebanyak 2.644 orang. Pihak eksternal seperti pengguna layanan dan rekanan penyedia barang/jasa sebanyak 2.739 orang. Responden ahli independen sebanyak 287 orang. Langkah ini diambil untuk memastikan hasil survei lebih komprehensif dan mencerminkan kenyataan di lapangan.
KPK RI dalam forum ini menegaskan bahwa SPI bukan hanya mekanisme penilaian, melainkan upaya kolektif untuk menutup celah korupsi dari hulu. Dengan memperkuat integritas birokrasi sejak dini, pemerintahan daerah diharapkan dapat melayani masyarakat secara optimal dan bermartabat.
Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik berakar pada integritas. Kalimantan Tengah, melalui pelaksanaan SPI 2025, membuktikan tekadnya untuk terus melakukan evaluasi diri dan memperbaiki sistem demi menciptakan pemerintahan yang melayani dan dipercaya rakyat.
