Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (25/8/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Arton S. Dohong ini membahas Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda tentang Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Dalam paparannya, Wagub menyampaikan klarifikasi terhadap berbagai masukan fraksi, di antaranya:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemprov berkomitmen melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi layanan pajak (e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB), optimalisasi aset daerah, serta penetapan target pendapatan yang realistis.
Belanja Daerah: Anggaran tetap diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar sesuai prioritas Huma Betang.
Pelayanan Publik: Pemprov telah mengimplementasikan SP4N-LAPOR dan PPID guna memperkuat transparansi serta partisipasi masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi & BUMD: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60% melalui penguatan UMKM, pariwisata, dan penataan manajemen BUMD dengan mekanisme fit and proper test oleh OJK.
Infrastruktur & Ketahanan Daerah: Fokus pada penanggulangan karhutla, stunting, serta peningkatan konektivitas wilayah pelosok dan perbatasan.
Reformasi Birokrasi: Pemanfaatan sistem digital terpadu (SIPD-RI, E-Reviu, SIAPDes) untuk perencanaan hingga pengawasan APBD.
Pendidikan: Program unggulan Betang Cerdas dan “Satu Keluarga Satu Sarjana” ditujukan meningkatkan akses pendidikan tinggi dan keterkaitan dengan dunia usaha dan industri.
Inflasi & Dana Transfer: Strategi pengendalian inflasi serta penyaluran dana transfer dan SiLPA sesuai rekomendasi BPK.
Mengakhiri tanggapannya, Wagub Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD. Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan efektif dan implementasinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
Rapat turut dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.
