MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mulai memperkuat pengawasan distribusi energi dengan menyiapkan tim koordinasi khusus guna mengendalikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji 3 kilogram yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan serta Sekretaris Daerah Muhlis, di Aula Setda Lantai I, Selasa (13/1/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya pengawasan distribusi agar pasokan energi tetap stabil dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU maupun pangkalan LPG terus berulang. Menurutnya, langkah cepat dan koordinasi antar instansi menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas distribusi energi.
“Kita harus memastikan distribusi berjalan baik dan tidak terjadi praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan harus diperkuat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Muhlis menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan BBM dan LPG kerap menjadi keluhan warga, khususnya di media sosial. Kondisi tersebut terjadi karena stok di beberapa SPBU sering cepat habis sehingga jam operasional menjadi terbatas.
Sebagai solusi awal, pemerintah daerah merumuskan beberapa langkah strategis, di antaranya penjadwalan khusus pengisian BBM untuk kendaraan dinas pemerintah agar tidak bersamaan dengan jam padat masyarakat.
Selain itu, Pemkab Barito Utara juga akan membentuk tim koordinasi khusus yang bertugas melakukan pemantauan lapangan secara berkala serta memastikan informasi ketersediaan stok dapat disampaikan secara cepat dan transparan kepada masyarakat.
Tim ini nantinya akan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Satpol PP, yang selama ini telah melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan maupun penjualan energi di luar ketentuan.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu mengurangi keresahan masyarakat di wilayah Muara Teweh dan sekitarnya.
