Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan data kependudukan sebagai fondasi utama penyelenggaraan layanan publik. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Kependudukan Wilayah se-Kalteng yang berlangsung di Batang Garing Ballroom, Hotel Best Western Palangka Raya, Senin (25/8/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Plt. Sekda dalam sambutannya menekankan bahwa administrasi kependudukan bukan sekadar pencatatan data, tetapi juga instrumen vital pembangunan. Data yang dihasilkan dari sistem kependudukan berfungsi sebagai potret kondisi riil penduduk sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi maupun status hukum warga negara, termasuk peristiwa kependudukan yang terjadi di dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Inovasi Layanan dan Perlindungan Data
Untuk meningkatkan kualitas layanan, Pemprov Kalteng melalui Dinas Dukcapil terus mendorong inovasi, salah satunya dengan layanan jemput bola dan integrasi layanan kependudukan. Upaya ini diharapkan memberi kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen penting tanpa harus terbebani oleh proses yang rumit.
Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian serius. Herson menegaskan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan sistem ini, data kependudukan tidak hanya menjadi basis data nasional, tetapi juga terlindungi dari ancaman, serta terjamin kerahasiaannya.
“Dengan SMKI, administrasi kependudukan akan menjadi instrumen yang kredibel dan berkelanjutan, mendukung kebijakan publik yang berbasis data,” imbuhnya.
Visi Kalteng Berkah dan Indonesia Emas 2045
Menurutnya, penguatan tata kelola administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari visi Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, serta sejalan dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Rakor juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data antara Dinas Dukcapil Provinsi dan perangkat daerah terkait.
Partisipasi Daerah
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalteng serta Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Kalteng, yang bersama-sama diharapkan menjadi motor penggerak dalam mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di seluruh wilayah.
