JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ST., MT., bersama jajaran perangkat daerah dan unsur DPRD Barito Utara.
Dalam rakor tersebut, KPK RI memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai langkah pencegahan korupsi di daerah.
Beberapa sektor strategis menjadi perhatian dalam evaluasi kali ini, di antaranya sinkronisasi pokok pikiran DPRD, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi sistem e-purchasing, hingga penataan hibah dan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Bupati H. Shalahuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran KPK RI yang terus memberikan penguatan dan arahan kepada pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen melakukan pembenahan sistem secara berkelanjutan, memperkuat pengawasan internal, dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi dari KPK menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan DPRD, Pemkab Barito Utara optimistis reformasi birokrasi dan penguatan pengawasan internal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
