MUARA TEWEH – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Utara dinilai membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih kuat. Selain persoalan titik api yang sulit dijangkau, keterbatasan peralatan dan tenaga operator menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Hj Mery Rukaini menyampaikan hal tersebut saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).
Menurut Hj Mery, kondisi karhutla dan kabut asap yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan dampak kepada masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan satu unsur, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, perusahaan dan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah kondisi sejumlah titik kebakaran yang berada jauh dari akses jalan. Situasi tersebut membuat petugas menghadapi kendala ketika harus membawa peralatan menuju lokasi kebakaran.
“Spot-spot api yang terdapat di lahan terbakar itu sangat jauh dari jalan. Kita harus membuat sekat-sekat, sementara alat-alat yang digunakan juga sangat terbatas,” ungkapnya.
Keterbatasan tersebut, menurut Hj Mery, perlu direspons dengan membangun pola kerja sama yang lebih konkret dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Dukungan perusahaan diharapkan tidak berhenti pada peminjaman peralatan pemadaman. DPRD mendorong agar bantuan juga disertai personel dan operator yang memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan tersebut sehingga dapat langsung dimanfaatkan ketika terjadi kebakaran.
“Seandainya Pak Bupati bersama perusahaan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara bisa melakukan pinjam pakai, dengan personel dan operatornya. Bukan hanya meminjamkan alat,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan alat tanpa didukung tenaga yang mampu mengoperasikannya secara optimal akan membuat penanganan di lapangan tidak maksimal. Karena itu, pola kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha perlu dirancang agar dapat memperkuat respons terhadap karhutla.
Di sisi pencegahan, Hj Mery juga mendukung adanya maklumat maupun langkah lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memberikan efek jera terhadap praktik pembakaran lahan secara sembarangan.
Ia menilai pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki potensi dan riwayat kejadian karhutla.
Peningkatan titik api dalam beberapa hari terakhir juga menjadi perhatian DPRD. Menurut Hj Mery, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh pihak agar koordinasi dan kesiapsiagaan kembali diperkuat.
“Marilah kita bersama-sama memikirkan penanggulangan hal ini,” ajaknya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah memiliki fungsi koordinasi, aparat TNI-Polri mendukung pengamanan dan penanganan di lapangan, perusahaan dapat membantu sumber daya, sementara masyarakat berperan penting dalam mencegah munculnya titik api.
Hj Mery juga mengingatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya terjadi di Barito Utara. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah daerah di Kalimantan Tengah.
“Karhutla ini bukan di daerah kita Barito Utara saja. Hampir setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah sudah menjadi isu sentral,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar penanggulangan karhutla dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika titik api sudah muncul. Kesiapan peralatan, personel, akses menuju lokasi dan edukasi kepada masyarakat dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Sebagai lembaga legislatif, Hj Mery memastikan DPRD Kabupaten Barito Utara akan terus mendukung langkah pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla, termasuk menyuarakan kebutuhan masyarakat yang terdampak kebakaran maupun kabut asap.
