Kabut Asap Karhutla Ganggu Sekolah, DPRD Barito Utara Minta Respons Cepat dan Dukungan Anggaran

Anggota DPRD Barito Utara mengikuti rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kecamatan Teweh Selatan, dengan pembahasan yang turut menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan dan kebutuhan dukungan anggaran.
banner 468x60

MUARA TEWEH – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Utara mulai menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan penanganan api, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Barito Utara dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan karhutla yang digelar di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Anggota DPRD Barito Utara H. Taufik Nugraha, H. Nurul Anwar dan Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati hadir dalam rakor tersebut. DPRD menilai penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat, terukur dan didukung kesiapan anggaran.

H. Taufik Nugraha mengatakan DPRD siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi karhutla, termasuk kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan di lapangan.

“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar H. Taufik Nugraha.

Menurutnya, penanganan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri serta unsur terkait lainnya menjadi bagian penting agar api dapat dikendalikan dan tidak semakin meluas.

Sementara itu, H. Nurul Anwar menilai pemerintah daerah perlu berjalan pada dua sisi sekaligus, yakni menangani titik kebakaran yang sudah muncul dan memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih besar.

“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat bahwa ada penanganan dan ada pencegahan. Penanganan bagaimana kita menangani supaya ini tidak merambah terlalu besar,” katanya.

Ia menilai kondisi kabut asap yang terjadi membutuhkan kesiapan pembiayaan. Karena itu, keberadaan belanja tidak terduga (BTT) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan penanganan.

“Saya masih ingat bahwa belanja tak terduga kita kurang lebih sisa Rp10 miliar. Kalau bisa ini ditambah anggarannya,” ujarnya.

H. Nurul Anwar menegaskan DPRD siap memberikan dukungan apabila diperlukan tambahan anggaran yang secara khusus diarahkan untuk penanganan karhutla dan dampak kabut asap.

“Pada intinya DPRD siap mendukung tambahan anggaran yang sekiranya kepentingannya untuk penanganan asap,” tegasnya.

Di tengah upaya penanganan kebakaran, dampak kabut asap terhadap dunia pendidikan juga mendapat sorotan dari Hj. Nety Herawati.

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara tersebut mengatakan banyak orang tua menyampaikan keluhan terkait aktivitas sekolah saat kualitas udara terganggu kabut asap.

“Hari ini kami banyak menerima WhatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah,” ungkapnya.

Menurut Hj. Nety Herawati, apabila kabut asap semakin pekat dan kondisi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, diperlukan arahan yang jelas dari instansi terkait kepada sekolah yang terdampak.

“Kami minta penegasannya kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,” katanya.

Selain persoalan pendidikan, DPRD juga mendorong agar penanganan karhutla diperkuat dari sisi pencegahan. Salah satunya melalui edukasi kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas pembukaan lahan.

Hj. Nety Herawati meminta Dinas Pertanian mengoptimalkan peran tenaga penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya memberikan edukasi kepada mereka yang ingin membuat kebun sawit ataupun kebun lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pencegahan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan karhutla. Edukasi di tingkat masyarakat diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya titik api baru, terutama saat kondisi cuaca kering.

DPRD Barito Utara pun menyatakan dukungan terhadap langkah bersama yang telah dirumuskan dalam rakor tersebut, baik untuk menangani kebakaran yang terjadi maupun mencegah dampaknya semakin luas.

“Kami DPRD Kabupaten Barito Utara sebagai anggota sangat mendukung apa yang kita rencanakan hari ini,” pungkasnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *