Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, hadir membuka acara mewakili Gubernur Agustiar Sabran di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur.
Evaluasi Serapan Anggaran: Jauh dari Target
Menurut laporan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, per 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD provinsi baru mencapai 21,88 % dari total pagu Rp 10,22 triliun, masih jauh dari target 50 % menyisakan deviasi sebesar 28,12 %. Sementara itu, rata-rata realisasi APBD di tingkat kabupaten/kota mencapai 28,37 %, dengan realisasi fisik mencapai 31,49 %.
Kendala seperti penyesuaian sistem katalog elektronik versi 6, kebijakan efisiensi anggaran nasional, dan hambatan teknis di lapangan disebut menjadi faktor utama keterlambatan pelaksanaan anggaran.
Pesan Gubernur: Tidak Hanya Mengejar Angka, Tapi Juga Dampak Nyata
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Edy Pratowo, ditegaskan bahwa rapat ini bukan ajang mencari kesalahan individu. Sebaliknya, ini menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan solusi, dan mempercepat realisasi anggaran agar program pembangunan tepat sasaran.
Wagub juga menekankan pentingnya kualitas publik atas kuantitas serapan anggaran. Ia meminta seluruh OPD memperhatikan kelayakan kegiatan agar memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Tahun 2025 menjadi momen penting sebagai awal visi dan misi pemerintahan yang baru.
Fokus Penguatan PAD: Pajak Jadi Kunci
Wagub menyoroti rendahnya kepatuhan pajak ASN dan kendaraan dinas berpelat merah di beberapa daerah. Hal ini dianggap ironi terutama ketika daerah diharapkan menjadi contoh dalam taat pajak.
Sebagai tindakan nyata, Pemprov akan membentuk Tim Terpadu di bawah koordinasi Gubernur guna menertibkan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak alat berat, dan pajak air permukaan bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Sinergi Untuk Prioritas Pembangunan
Rapat ini juga membahas sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyukseskan program strategis seperti cetak sawah untuk ketahanan pangan, penguatan koperasi Merah Putih, serta pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal. Penekanan diberikan agar seluruh program berbasis data kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar seremonial.
Apresiasi & Tindak Lanjut
Wagub memberikan apresiasi bagi beberapa OPD dan kabupaten/kota yang mencatat realisasi anggaran tinggi. Namun dia menekankan bahwa capaian tersebut harus diiringi performa kegiatan yang berkualitas serta memberi manfaat langsung kepada publik.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalteng berharap seluruh pemangku kepentingan tergerak untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat disiplin anggaran, dan memastikan program prioritas berjalan efisien serta berdampak bagi rakyat Kalimantan Tengah yang semakin sejahtera dan berkelanjutan.
