PALANGKA RAYA – Perlindungan petani dan peternak serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi bagian dari perhatian DPRD Kabupaten Barito Utara melalui penyusunan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif.
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menyampaikan bahwa empat Raperda tersebut memiliki urgensi masing-masing dan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta penataan pembangunan daerah.
Keempat Raperda itu meliputi Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, Tenaga Kerja Daerah, Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak.
Untuk menyempurnakan rancangan tersebut, DPRD Barito Utara mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (19/11/2026).
Henny mengatakan, proses harmonisasi menjadi kesempatan untuk mencermati dan menyempurnakan materi muatan Raperda agar regulasi yang disiapkan benar-benar berkualitas dan dapat dilaksanakan.
“Kami berharap melalui proses harmonisasi ini, seluruh masukan dan penyempurnaan terhadap materi muatan Raperda dapat diakomodasi dengan baik. Sinergi antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sangat penting agar peraturan daerah yang nantinya ditetapkan benar-benar berkualitas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Henny.
Ia menjelaskan, keempat rancangan tersebut mencakup sejumlah bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, penyusunan regulasi perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan substansi dan kebutuhan daerah.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa harmonisasi diperlukan untuk memastikan setiap Raperda selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan tersebut, peserta melakukan pencermatan terhadap substansi pengaturan, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum setiap rancangan.
Melalui empat Raperda inisiatif tersebut, DPRD Barito Utara berharap dapat menyiapkan landasan regulasi bagi perlindungan kekayaan intelektual, pengaturan tenaga kerja daerah, penataan nama jalan dan sarana umum, serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan peternak.
Selanjutnya, rancangan tersebut perlu melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dapat ditetapkan menjadi Perda.








