MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya evaluasi penggunaan anggaran daerah agar pelaksanaan APBD tidak hanya menghasilkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara di Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026).
Dalam pemandangan umum fraksi, PDI Perjuangan menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Bupati Barito Utara beserta jajaran pemerintah daerah atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 yang dinilai telah memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perhatian fraksi juga tertuju pada keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi tersebut patut diapresiasi, namun kami berharap capaian itu bukan menjadi tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan produktif,” ujar H. Suparjan Efendi.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilihat tidak hanya dari sisi administrasi dan kepatuhan, tetapi juga dari seberapa besar anggaran mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, APBD dinilai harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program yang terencana, memiliki skala prioritas, serta memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah mencari ruang peningkatan pendapatan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) juga diminta diarahkan pada program-program prioritas. Perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah juga dinilai perlu mendapatkan evaluasi agar tidak terjadi ketimpangan antara perencanaan dan realisasi program.
Penguatan kemandirian fiskal daerah turut menjadi sorotan. Fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan PAD, optimalisasi pendapatan transfer serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sektor pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan pemerataan infrastruktur. Kebutuhan masyarakat terhadap jalan, air bersih, sanitasi dan listrik harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
Selain infrastruktur, sejumlah sektor strategis juga mendapat perhatian, antara lain penguatan ketahanan pangan, percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), pengendalian inflasi serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelaku UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan ketertiban kawasan perkotaan. Pemerintah daerah diminta menegakkan secara konsisten peraturan daerah terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan kios yang dinilai mengganggu ketertiban lalu lintas.
Pemandangan umum tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, dengan harapan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan dan pembangunan Barito Utara pada periode berikutnya.
