MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara menghadiri Rapat Paripurna III Masa Sidang I yang membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara pada Senin, 24 November 2025, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan eksekutif dan DPRD agar pembahasan APBD 2026 lebih matang dan tepat sasaran.
Turut hadir Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., Sekda Drs. Muhlis, M.AP, serta unsur pemerintah daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Shalahuddin menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait arah kebijakan APBD 2026.
Ia menekankan bahwa anggaran tahun 2026 menitikberatkan pada Peningkatan pelayanan publik, Penguatan sumber daya manusia, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, Pembangunan Mal Pelayanan Publik dan sarana pelatihan kerja serta Infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan.
“APBD 2026 kita arahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan infrastruktur dasar terbangun secara merata demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tegas Bupati.
Pemerintah berharap, penyampaian jawaban ini menjadi jembatan menuju pembahasan yang lebih konstruktif, transparan, dan tepat waktu. Sinergi antara DPRD dan Pemkab diharapkan mampu menciptakan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata,” ujar Bupati.
