PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan sektor pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah, meskipun terjadi penurunan anggaran pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan saat peluncuran Program Strategis Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng pada Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Menurut Gubernur, pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak di Kalimantan Tengah yang terhambat mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
“Pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keterisolasian. Kita ingin seluruh anak Kalteng bisa sekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam program tersebut, Pemprov Kalteng meluncurkan berbagai kebijakan strategis, seperti program sekolah gratis, bantuan seragam sekolah, hingga program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang menjadi bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera.
Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program vokasi pertanian serta pendidikan dokter spesialis di Universitas Palangka Raya sebagai langkah memperkuat kualitas SDM dan layanan kesehatan di daerah.
Gubernur juga menyoroti adanya penurunan APBD Kalimantan Tengah dari sekitar Rp10,2 triliun pada 2025 menjadi Rp5,4 triliun pada 2026. Namun demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Walaupun anggaran menurun, pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ini komitmen kami untuk masa depan Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah pedalaman melalui berbagai program bantuan, termasuk distribusi perlengkapan sekolah kepada puluhan ribu siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH).
Melalui langkah ini, diharapkan angka partisipasi pendidikan meningkat serta mampu menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
