PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mematangkan arah pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan konsultasi publik yang digelar di Aula Bapperida Kalteng pada Senin (2/2/2026), ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi serta menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan RKPD bukan hanya agenda rutin, tetapi langkah konkret dalam memastikan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah,” ujarnya.
Menurutnya, arah pembangunan 2027 difokuskan pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalteng juga memaparkan delapan prioritas utama pembangunan, di antaranya penguatan program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan dan pelatihan kerja guna menciptakan peluang usaha baru di tengah masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Leonard menambahkan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami berharap melalui forum ini lahir masukan konstruktif agar RKPD 2027 benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Konsultasi publik ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pembangunan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
