Kordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Loli Suhenti, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Barito Utara dinilai sebagai “PSU luar biasa.” Oleh sebab itu, menurut Loli, pengawasannya wajib dilakukan dengan semangat dan intensitas yang sama agar tidak terjadi kekeliruan yang berdampak besar.
“PSU Barito Utara ini adalah PSU luar biasa. Maka pengawasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Jangan sampai PSU luar biasa, tapi pengawasannya biasa‑biasa saja,” ungkapnya.
Barito Utara menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang harus melaksanakan PSU untuk kedua kalinya akibat laporan praktik politik uang. Dari 25 putusan MK terkait PSU, hanya Barito Utara yang masuk kategori ini sebelumnya hanya Papua Selatan dan Papua yang tertunda pelaksanaan.
Loli mengingatkan bahwa jika PSU pertama adalah peringatan, maka PSU kedua harus menjadi pembelajaran agar tidak ada PSU ketiga.
“Kita tidak boleh membiarkan PSU ketiga terjadi. Kalau PSU pertama adalah peringatan, PSU kedua harus jadi pembelajaran. Tidak boleh ada PSU ketiga!”
Dalam forum “penguatan kapasitas pengawas ad hoc dan sekretariat Bawaslu Barito Utara,” Loli menekankan beberapa poin penting seperti Mitigasi terhadap kerawanan pemilu agar mengantisipasi pemilih ganda, pemilih tidak terdaftar, dan praktik politik uang.
Kerja sama multidisipliner yang melibatkan Bawaslu daerah, KPU, peserta pilkada, media, aparat keamanan, dan masyarakat untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil, Penyelesaian cepat pelanggaran agar tidak berkembang menjadi masalah yang berujung di MK.
Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawansa Syahbubakar, menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengawas dari kecamatan ke TPS atas dedikasi mereka. Ia menjelaskan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dari sisi teknis, tetapi juga kelancaran administratif dan tata kelola keuangan.
