Dalam rangka memperkuat tata kelola pendidikan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan metode blended learning. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka, mewakili Gubernur Kalteng.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Hamka, ditekankan bahwa Dana BOS bukan sekadar anggaran, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan dasar yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan dana tersebut dikelola secara profesional dan transparan.
“ASN yang mengelola Dana BOS harus memahami prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab publik. Tidak boleh ada kesalahan atau kelalaian dalam penggunaannya, karena ini langsung menyentuh masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Pelatihan ini diikuti oleh para pejabat administrator, pengawas sekolah, serta fungsional dari berbagai instansi terkait. Mereka mendapatkan pembekalan dari narasumber Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI serta fasilitator daerah.
Kepala BPSDM Kalteng, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari langkah reformasi birokrasi di sektor pendidikan. “ASN harus dibekali tidak hanya dengan kemampuan teknis, tapi juga integritas dan kepekaan sosial dalam mengelola anggaran negara, termasuk Dana BOS,” ujarnya.
Pelaksanaan pelatihan dengan sistem blended learning (gabungan tatap muka dan daring) diharapkan mampu menjangkau peserta lebih luas, sekaligus memastikan efektivitas penyampaian materi yang mendalam.
Tak hanya itu, pelatihan ini juga menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Kalteng dalam mendukung visi Kalteng Berkah dan program Huma Betang Cerdas, yang fokus pada pembangunan SDM berkualitas. Program unggulan seperti satu keluarga satu sarjana, insentif guru, hingga pembangunan rumah guru merupakan bagian dari komitmen tersebut.
Pemerintah berharap pelatihan ini dapat mendorong pengelolaan Dana BOS yang lebih akuntabel dan berdampak nyata, serta menjadi motor penggerak dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berdaya saing tinggi di Kalimantan Tengah.
