Dalam upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dan dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah.
Potensi Karhutla Meningkat, Kolaborasi Jadi Kunci
Memasuki puncak kemarau, ancaman Karhutla di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan BPBD, hingga 4 Agustus 2025 telah terdeteksi 1.317 titik panas (hotspot) dan 326 kejadian karhutla, membakar sekitar 451 hektare lahan. Sebaran kebakaran mencakup lahan mineral, APL, dan sejumlah kawasan gambut dalam area konsesi perusahaan.
Menteri Hanif menyatakan bahwa Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 15,3 juta hektare dan 30% di antaranya berupa lahan gambut, memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tindakan pencegahan dan respons cepat berbasis data.
“Penanganan Karhutla bukan hanya tugas teknis, tapi tanggung jawab kolektif lintas sektor. KLHK akan terus mengawal dari aspek kebijakan, hukum, dan pemulihan lingkungan,” tegasnya.
Gubernur: “Ini Alarm Serius, Jangan Ulangi Tragedi 2015 dan 2019”
Gubernur Agustiar Sabran dalam sambutannya menekankan pentingnya refleksi dari dua peristiwa besar karhutla sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 (402.779 ha terbakar) dan 2019 (343.353 ha).
“Ini alarm bagi kita semua. Kita tidak boleh lengah. Deteksi dini, pengawasan ketat, dan pemberdayaan masyarakat harus menjadi strategi utama,” ujarnya.
Ia juga menguraikan sejumlah langkah nyata yang telah dilakukan, termasuk pemantauan udara dengan helikopter bersama Forkopimda pada 5–7 Agustus 2025 untuk memastikan kesiapan lapangan dan memverifikasi titik api.
Selain itu, Gubernur menyampaikan beberapa kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat, antara lain: Tambahan helikopter patroli, Drone jarak jauh untuk pemantauan real-time, Penguatan pusat data dan komando terpadu, Dukungan logistik udara seperti BBM, teknisi lapangan, dan pos pantau.
Dukungan BMKG dan Potensi Operasi Modifikasi Cuaca
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat memungkinkan dilakukan di Kalteng mengingat peluang pertumbuhan awan mencapai lebih dari 70%. Ia juga memaparkan bahwa data Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) menunjukkan: 17% stasiun dalam status rawan, 8% sangat rawan, 2% dalam kategori berbahaya.
“Pembasahan lahan gambut adalah keharusan. Intervensi harus dilakukan sebelum titik api membesar,” tegas Dwikorita.
Penandatanganan Komitmen dan Bantuan Peralatan
Rakor ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda. Komitmen ini menjadi simbol persatuan langkah antara pusat dan daerah dalam menanggulangi Karhutla secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BNPB menyerahkan bantuan peralatan kepada Pemprov Kalteng, antara lain: Motor Karhutla roda dua dan tiga, Pompa jinjing dengan kelengkapan, Alat pelindung diri dan wajah bagi petugas di lapangan.
Dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, diharapkan Kalimantan Tengah dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa kabut asap yang meluas, serta memperkuat sistem perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
