Muara Teweh, kabarmuarateweh.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (20/10/2025).
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pendapat akhir Pemerintah Daerah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD, yang meliputi bidang pendidikan, kepemudaan, dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, didampingi Wakil Ketua I H. Beny Siswanto dan Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., serta dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Soenadi Y. Tingan, perwakilan Forkopimda, para anggota DPRD, dan pejabat dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menyampaikan bahwa tiga Raperda ini merupakan wujud tanggung jawab moral DPRD terhadap peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Barito Utara.
“Ketiga Raperda ini lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat. Pendidikan, kepemudaan, dan perlindungan hukum bagi warga kurang mampu adalah pilar penting bagi kemajuan daerah yang berkeadilan,” ujar Mery Rukaini.
Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjadikan regulasi daerah bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga instrumen perubahan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin setiap Raperda yang lahir dari DPRD benar-benar menyentuh kebutuhan publik dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Barito Utara yang diwakili Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan dedikasi DPRD.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja DPRD dalam menyusun dan membahas Raperda secara cermat, terbuka, dan profesional,” ujar Felix.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Barito Utara, menandai selesainya pembahasan ketiga Raperda tersebut untuk selanjutnya difasilitasi ke tingkat provinsi.
