MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menyoroti serius kualitas pelayanan publik dan manajemen RSUD Muara Teweh dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh karena masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
Menurut Tajeri, meskipun anggaran kesehatan terus dialokasikan setiap tahun, sejumlah persoalan teknis lapangan belum terselesaikan.
“Obat sering tidak ada dan pasien harus membeli di luar. Bahkan di UGD ada pertanyaan soal pembayaran terlebih dahulu. Harusnya yang darurat dilayani dulu, administrasi belakangan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Tajeri juga mengaku pernah turun langsung membantu korban kecelakaan di Jalan A. Yani, dan melihat sendiri lambannya respons petugas medis.
Selain kesehatan, Tajeri menyoroti pelayanan publik desa yang dinilai kurang optimal. Banyak kantor desa yang tidak aktif saat dikunjungi anggota dewan.
“Kantor desa harus berfungsi melayani masyarakat, bukan hanya bangunan formal. PMD harus memberikan pembinaan agar aparatur benar-benar hadir dan bekerja,” ungkapnya.
Tajeri berharap APBD 2026 menjadi momentum pembenahan tata kelola pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
