MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah dan wilayah terpencil. Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Barito Utara, H Suparjan Efendi, dalam Rapat Paripurna Ke-IV di Gedung DPRD, Jumat pekan lalu.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen perubahan sosial.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memiliki tujuan jelas dan indikator terukur. Anggaran harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tertulis dalam laporan,” ujar H Suparjan Efendi saat ditemui di DPRD, Senin (1/12/2025).
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan perlunya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, termasuk peningkatan layanan publik, infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
Selain itu, APBD 2026 juga diharapkan mendorong pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi.
“Kami mendukung APBD 2026 dengan catatan bahwa eksekusinya harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat luas,” tegasnya.
