MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Catatan tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi PKB, Parmana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Parmana memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pembahasan APBD 2026. Menurutnya, kerja bersama tersebut merupakan langkah penting dalam memastikan anggaran daerah lebih tepat sasaran.
“Harapan kami, APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel, efisien, adil, dan berpihak kepada masyarakat Barito Utara,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Fraksi PKB menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah dan peningkatan kinerja BUMD seperti PDAM dan Perusahaan Daerah Batara Membangun.
“BUMD harus dikelola lebih profesional. Keuntungannya harus bisa dirasakan masyarakat,” ucap Permana.
PKB juga meminta pemerintah memperluas sumber pendanaan alternatif untuk menutupi defisit akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Parmana menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, harus dipastikan berjalan optimal agar seluruh masyarakat menikmati hasil pembangunan.
PKB juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola defisit anggaran agar tidak membahayakan kondisi fiskal daerah di masa mendatang.
“Defisit harus dikelola bijak. Jangan sampai menjadi beban jangka panjang,” tegasnya.
Pada akhir penyampaiannya, PKB menyatakan siap mendukung APBD 2026 selama pelaksanaannya tetap berpihak pada masyarakat dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas.
