Dalam upaya memastikan kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di bidang infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara memberikan pendampingan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka pemeriksaan fisik sejumlah proyek di wilayah Kecamatan Lahei Barat, Selasa (30/7/2025).
Tim pemeriksa BPK RI melakukan pengecekan lapangan terhadap pekerjaan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada proyek-proyek pembangunan dan peningkatan jalan serta infrastruktur pendukung lainnya. Dinas PUPR secara aktif turut mendampingi kegiatan ini guna memberikan penjelasan teknis serta memastikan transparansi pelaksanaan proyek.
“Kami mendampingi tim BPK dalam rangka verifikasi lapangan atas hasil pekerjaan fisik infrastruktur yang telah dilaksanakan. Ini bentuk komitmen kami terhadap tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” ujar Kepala Dinas PUPR Barito Utara M. Imam Topik di Muara Teweh.
Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta kondisi aktual hasil pembangunan di lokasi. Salah satu titik yang menjadi objek pemeriksaan adalah jalan penghubung antar desa yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Lahei Barat.
Pihak Dinas PUPR menyambut baik pemeriksaan tersebut karena menjadi bagian dari kontrol eksternal untuk menjamin mutu dan akuntabilitas setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan daerah.
“Kami terus berkomitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan spesifikasi, demi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” lanjutnya.
Pemeriksaan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya peningkatan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pembangunan di Barito Utara.
