MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah daerah lebih agresif mengarahkan ruang fiskal yang tersedia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026), di Gedung DPRD setempat.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, menyampaikan bahwa capaian pengelolaan keuangan daerah tetap perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah dalam memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk ke-11 kalinya.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas keberhasilannya mempertahankan opini WTP yang ke-11 kalinya dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, serta atas meningkatnya realisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Namun, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada capaian opini WTP dan peningkatan realisasi pendapatan. Potensi kebocoran pendapatan juga dinilai perlu menjadi perhatian agar penerimaan daerah dapat terus ditingkatkan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut fraksi tersebut, membutuhkan strategi yang lebih terukur, termasuk penguatan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan serta perbaikan tata kelola pemungutan.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp2,11 triliun.
Besarnya anggaran yang belum terserap tersebut dinilai memiliki peluang untuk diarahkan pada berbagai kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Fraksi Demokrat mendorong agar pemanfaatan anggaran diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antarkecamatan maupun desa. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas di wilayah kecamatan dan desa dinilai perlu dilakukan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
Di bidang pendidikan, Fraksi Demokrat mendorong perbaikan gedung sekolah serta pemberian beasiswa. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara.
Dengan demikian, Fraksi Demokrat berharap ruang fiskal daerah dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan diarahkan kepada program yang memiliki dampak langsung serta berkelanjutan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
