MUARA TEWEH – Panjangnya jaringan jalan lingkungan di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, menjadi salah satu tantangan pembangunan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi Demokrat, Ardianto, menyebut jaringan jalan lingkungan di kawasan permukiman Desa Bukit Sawit memiliki panjang lebih dari 18 kilometer. Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal itu disampaikannya usai menghadiri peringatan HUT RI di Desa Bukit Sawit, Senin (17/8/2026).
“Bukit Sawit ini luas, permukimannya cukup besar. Jalan lingkungannya juga cukup panjang, kalau tidak salah lebih dari 18 kilometer,” ujar Ardianto.
Menurut Ardianto, kondisi geografis dan luas permukiman membuat pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Untuk itu, komunikasi antara pemerintah desa, DPRD dan pemerintah kabupaten dinilai penting dalam mendorong usulan pembangunan.
Ia mengatakan, pemerintah desa dapat menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada anggota DPRD untuk selanjutnya didorong melalui pemerintah daerah. Usulan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan dasar masyarakat.
“Seperti yang beliau lakukan, mengajukan berkas dan segala macam kepada kita. Jadi kita yang mendorong ke tingkat kabupaten, apakah itu fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan maupun rumah ibadah,” jelasnya.
Dengan panjang jalan lingkungan yang mencapai lebih dari 18 kilometer, pembangunan seluruh infrastruktur secara bersamaan tentu membutuhkan dukungan anggaran yang besar.
Ardianto menilai pemerintah desa tetap memiliki peran penting dalam pembangunan, namun dukungan dari pemerintah kabupaten juga dibutuhkan agar peningkatan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau mengandalkan APBDes saja, siapa pun kepala desanya tidak akan pernah selesai, berapa periode pun. Karena jalan permukimannya cukup panjang,” katanya.
Karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten melalui dukungan DPRD dinilai menjadi salah satu cara untuk mempercepat peningkatan infrastruktur sesuai kemampuan keuangan daerah dan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Kita harus bergotong royong untuk meningkatkan jalan-jalan lingkungan yang ada,” tegasnya.
Selain persoalan jalan lingkungan, Ardianto juga menyoroti kebutuhan masyarakat pada sektor pelayanan dasar. Ia menyebut pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan bagian yang perlu terus diperhatikan.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat di Desa Bukit Sawit cukup beragam, mulai dari infrastruktur jalan hingga fasilitas pendidikan, kesehatan dan rumah ibadah.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah desa, DPRD dan pemerintah daerah dapat terus berjalan sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat diinventarisasi dan diperjuangkan secara bertahap.
Sinergi tersebut diharapkan dapat membuat pembangunan di Desa Bukit Sawit berjalan sesuai skala prioritas, sekaligus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
