BOGOR – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026) tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP, bersama Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara serta unsur Forkopimda, meliputi Kajari, Dandim, Kapolres, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Barito Utara.
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045” dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian dalam laporan pelaksanaannya menyebutkan bahwa Rakornas diikuti oleh 4.011 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas pejabat pemerintah pusat, gubernur, bupati dan wali kota, unsur TNI-Polri, hingga kepala instansi strategis di daerah.
Dalam pidatonya, Presiden RI menegaskan bahwa pembangunan nasional hanya dapat berhasil apabila dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan oleh seluruh elemen pemerintahan. Presiden juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan 8 Misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta 8 program hasil terbaik cepat sebagai fondasi Indonesia maju.
“Negara ini dibangun dengan perjuangan dan pengorbanan. Maka seluruh elemen bangsa harus bersatu, meninggalkan perbedaan, dan bekerja bersama demi kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menyatakan bahwa kehadiran unsur legislatif dalam Rakornas menjadi bagian penting dalam memastikan kesinambungan kebijakan nasional di tingkat daerah.
Menurutnya, DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi agar program-program nasional dapat diimplementasikan secara optimal di Kabupaten Barito Utara.
“Sinergi antara pusat dan daerah, termasuk legislatif dan eksekutif, merupakan kunci agar kebijakan nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Rakornas 2026 ini diharapkan mampu membangun pemahaman yang sama antarwilayah, sehingga pembangunan nasional berjalan seirama dan tidak parsial dalam menghadapi tantangan strategis ke depan.
