JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri merilis data terbaru terkait perkembangan jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan rilis data kependudukan bersih Semester II Tahun 2025, total penduduk Indonesia per 31 Desember 2025 mencapai 288.315.089 jiwa.
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi dalam kegiatan rilis data kependudukan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut Teguh, angka tersebut mengalami peningkatan sekitar 1,6 juta jiwa dibandingkan dengan data semester I tahun 2025.
Selain pertumbuhan jumlah penduduk, ia juga menyoroti persebaran populasi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Dukcapil, sebanyak 55,81 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah tersebut.
“Sebaran penduduk terbesar masih berada di Pulau Jawa dengan angka lebih dari setengah populasi nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan persentase sekitar 21,88 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Dari sisi komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 145.498.082 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 142.816.997 jiwa.
Data kependudukan tersebut juga mencatat komposisi masyarakat berdasarkan agama yang dianut. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dengan persentase 87,15 persen. Selanjutnya pemeluk agama Kristen sebesar 7,37 persen, Katolik 3,07 persen, Hindu 1,66 persen, Buddha 0,69 persen, Konghucu 0,03 persen, serta penganut kepercayaan sebesar 0,034 persen.
Selain itu, data Dukcapil juga menunjukkan komposisi status perkawinan masyarakat Indonesia. Sebanyak 131 juta jiwa tercatat belum menikah, sekitar 137 juta jiwa telah menikah, sekitar 5 juta jiwa berstatus cerai hidup, dan sekitar 14 juta jiwa cerai mati.
Dalam paparannya, Teguh juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi. Penduduk usia produktif dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun mencapai sekitar 199 juta jiwa atau 69,03 persen dari total populasi nasional.
Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi pembangunan nasional jika potensi sumber daya manusia dapat dikelola dengan baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja.
Ia menambahkan bahwa rilis data kependudukan dilakukan secara berkala setiap semester sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Data kependudukan ini menjadi basis penting dalam berbagai kebijakan pemerintah, baik untuk pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan,” pungkasnya.
