MUARA TEWEH – Rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara menjadi sorotan serius, terutama karena berdampak langsung terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang tahun 2025. Kondisi ini mendorong sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk segera mempercepat realisasi belanja daerah.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah baru mencapai 70,84 persen dari target yang telah ditetapkan. Dari total anggaran sebesar Rp435,95 miliar, realisasi belanja hanya mencapai sekitar Rp308,85 miliar.
Menurutnya, rendahnya serapan tersebut terjadi terutama pada belanja operasional yang hanya terealisasi sekitar 60,39 persen serta belanja tak terduga yang hampir tidak terserap. Sementara itu, belanja modal justru menunjukkan capaian tinggi hingga 94,33 persen.
“Percepatan realisasi anggaran menjadi kunci agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD.
Dari sisi ekonomi, perlambatan juga terlihat cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Barito Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,12 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,03 persen.
Kondisi ini dinilai tidak lepas dari belum optimalnya perputaran anggaran pemerintah yang seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui efek berganda (multiplier effect).
Sejumlah anggota DPRD Barito Utara pun menilai bahwa percepatan belanja daerah harus menjadi prioritas bersama. Selain itu, diperlukan langkah strategis untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil agar perekonomian daerah kembali tumbuh.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna memastikan anggaran yang tersedia dapat terserap secara optimal dan tepat sasaran.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Barito Utara dapat kembali meningkat serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
