PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar audiensi dengan Pertamina serta berdialog bersama wartawan guna membahas antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya. Pertemuan berlangsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (8/5/2026).
Audiensi tersebut digelar sebagai langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM sekaligus memastikan distribusi dan pasokan energi tetap aman.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda telah turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi di sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan situasi tetap kondusif.
“Kami ingin masyarakat Kalimantan Tengah merasa tenang dan nyaman. Pemerintah bersama Forkopimda terus memastikan penanganan dilakukan agar antrean segera terurai dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Agustiar Sabran.
Perwakilan Pertamina, Doni, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan berbagai langkah percepatan telah dilakukan.
Di antaranya, Pertamina menambah pasokan Pertamax hingga sekitar 200–205 kiloliter per hari serta memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 01.00 WIB guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sesi dialog bersama wartawan, Gubernur juga menyoroti pentingnya legalitas bagi pengecer BBM. Menurutnya, pemerintah tengah mengupayakan agar pengecer memperoleh kepastian hukum sehingga dapat menjadi bagian dari solusi distribusi BBM, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan usulan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami berharap masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM menjadi prioritas. Mari kita awasi bersama agar tidak terjadi lagi kelangkaan maupun penyalahgunaan distribusi BBM,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan pihak kepolisian terus melakukan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM ilegal. Hingga saat ini, aparat telah mengamankan sembilan tersangka dalam enam laporan polisi terkait pelanggaran distribusi BBM.
Di sisi lain, Pangdam mengajak insan pers turut memberikan informasi yang benar dan menenangkan masyarakat agar tidak terjadi kepanikan terkait ketersediaan BBM.
Melalui audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Forkopimda, Pertamina, dan insan pers memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi energi, mengurai antrean di SPBU, serta memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. (TRA/Foto:AGM)
