Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mewaspadai kenaikan harga pangan, khususnya komoditas primer yang berpotensi mendorong inflasi.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Senin (11/8/2025). Rakor tersebut juga membahas percepatan pertumbuhan ekonomi, dukungan Pemda pada Program 3 Juta Rumah, percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), serta fasilitasi sertifikasi halal tahun 2025.
Mendagri memaparkan, inflasi nasional pada Juli 2025 secara year on year (yoy) mencapai 2,37 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,3 persen. Angka tersebut naik dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,87 persen, namun masih berada pada kisaran ideal 1,5–3,5 persen.
“Paling rendah 1,5, paling tinggi 3,5 itu yang ideal. Ideal bagi menyenangkan produsen, petani, nelayan, pabrik-pabrik, menyenangkan juga konsumen, masyarakat umum,” jelas Tito.
Ia menuturkan, kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 3,75 persen, dengan andil terbesar 1,08 persen. Beberapa komoditas yang menjadi sorotan antara lain beras, bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.
“Artinya, kita harus hati-hati, bahwa makanan minuman menyumbang andil kenaikan inflasi [cukup signifikan], dari 1,87 persen ke angka 2,37 persen,” tegasnya.
Tito menambahkan, Kemendagri memiliki desk khusus yang memantau laporan pengendalian inflasi daerah melalui jalur inspektorat. Beberapa daerah telah mengambil langkah pengendalian, namun ada pula yang belum bergerak. “Kalau belum dilakukan apa-apa ya kita akan turun ke sana,” katanya.
Selain inflasi, Mendagri menyoroti pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan wilayah. Ia menyebut Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 32 persen, disusul Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bali. Sementara itu, Papua Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat mengalami pertumbuhan negatif.
Pada tingkat kabupaten, Penajam Paser Utara, Teluk Bintuni, dan Halmahera Selatan menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi. Sebaliknya, Kota Bontang, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna mengalami pertumbuhan negatif.
“Kita memiliki semua datanya lengkap dan yang minus pun kita tahu, kabupaten-kabupatennya, termasuk kota-kotanya,” ujarnya.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Kemendagri telah merumuskan sembilan langkah strategis yang dapat diadopsi Pemda, dan hasil pelaksanaannya dapat dilaporkan melalui laman kendaliekonomi.kemendagri.go.id. “Ada sejumlah daerah yang sudah melapor, ada yang belum. Nah, ada sembilan langkah yang sudah dirumuskan bersama dengan Ibu Wini dari BPS, tujuannya supaya rekan-rekan di lapangan sudah ngerjakan aja yang sembilan itu,” tambahnya.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wakil Kepala BSSN Rachmad Wibowo, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
