Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah yang menghadapi inflasi melebihi angka ideal untuk segera bersinergi dengan instansi terkait dalam upaya pengendalian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa koordinasi antara Pemda, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta asosiasi pengusaha sangat penting untuk identifikasi sumber inflasi dan penanganan yang tepat.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga mengulas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Mendagri memaparkan bahwa inflasi nasional di Agustus 2025 berada di kisaran 2,31% yoy, masih dalam batas ideal pemerintah yaitu 2,5% ±1%. Tetapi ada sejumlah daerah yang melebihi batas atas, yaitu di atas 3,5%, seperti Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Papua Selatan, dan lainnya.
Tito menyebut berbagai faktor sebagai penyebab inflasi di daerah:
-
Stok dan distribusi pangan yang belum merata.
-
Kenaikan tarif yang diatur pemerintah, termasuk tarif air minum.
-
Efek cuaca dan gangguan logistik.
-
Potensi adanya penimbunan barang oleh oknum tertentu.
Dari sisi komoditas, beberapa hal yang menjadi fokus:
-
Harga bawang merah mulai terkoreksi turun di sebagian besar kabupaten/kota.
-
Operasi pasar bersama Bulog dan Bapanas dianggap berhasil mengurangi jumlah daerah dengan kenaikan harga beras.
-
Namun, harga cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras masih menunjukkan kenaikan signifikan yang harus diantisipasi.
Mendagri meminta kepala daerah agar lebih proaktif, mengadakan pertemuan lintas sektor, termasuk BPS lokal, Bulog, BI, dan asosiasi usaha lokal, untuk menyusun langkah pengendalian inflasi sesuai karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.
