Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bersiap menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu, 6 Agustus 2025, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon sebelumnya karena terbukti melakukan praktik politik uang dalam Pilkada 2024.
Langkah ini menjadikan Barito Utara sebagai salah satu dari lima daerah di Indonesia yang harus mengulang proses pemilihan kepala daerah tahun ini, bersama beberapa wilayah di Papua dan Sumatera.
Putusan MK dan Calon Baru
Putusan MK memerintahkan agar PSU di Barito Utara dilaksanakan dengan menghadirkan calon kepala daerah yang benar-benar baru. Dua pasangan calon kini telah ditetapkan KPU Barito Utara, masing-masing menawarkan visi alternatif untuk membangun daerah pasca konflik dan ketidakpercayaan publik terhadap proses sebelumnya.
“Ini kesempatan kita untuk mengulang proses demokrasi yang sehat, tanpa uang, tanpa tekanan,” ujar Ketua KPU Barito Utara, dalam pernyataan resminya.
Persiapan Maksimal, Pengamanan Ditingkatkan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai persiapan intensif, termasuk koordinasi dengan aparat keamanan, distribusi logistik ke pelosok desa, serta penyediaan fasilitas bagi penyelenggara pemilu.
Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, menegaskan bahwa semua perangkat pemerintah daerah, termasuk ASN dan kepala desa, harus bersikap netral dan tidak memihak.
“Tidak boleh ada celah lagi. PSU ini adalah ujian besar untuk integritas kita,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi pengamanan beberapa hari lalu.
Libur Khusus untuk Pastikan Partisipasi
Pemerintah daerah juga telah menetapkan 6 Agustus 2025 sebagai hari libur khusus daerah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan penuh bagi seluruh warga yang memiliki hak pilih agar dapat menyalurkan suara mereka tanpa hambatan.
Harapan Baru untuk Barito Utara
Masyarakat berharap PSU kali ini menjadi titik balik bagi demokrasi lokal. Para tokoh masyarakat, pemuda, hingga organisasi adat seperti Pasukan Merah TBBR turut menyuarakan harapan agar pemilu berlangsung damai dan jujur.
“Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tapi menyelamatkan masa depan Barito Utara,” ungkap salah satu tokoh adat dalam musyawarah kampung di Kecamatan Lahei.
Dengan seluruh mata tertuju ke Barito Utara, PSU 6 Agustus mendatang bukan hanya sekadar pemilihan ulang melainkan momen koreksi sejarah demokrasi daerah. Rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik, dan proses yang bersih adalah satu-satunya jalan menuju ke sana.
