MUARA TEWEH — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara terus memperkuat koordinasi dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Selasa (11/11/2025), ini dipimpin oleh Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP., dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Muhlis yang hadir mewakili Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T.
Turut hadir pula anggota DPRD, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta pejabat teknis dari berbagai perangkat daerah yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumen APBD.
Dalam arahannya, Ketua DPRD Barito Utara Ir. Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa pembahasan APBD merupakan tahapan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menyejahterakan masyarakat.
“APBD bukan hanya soal angka dan tabel, tetapi tentang bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tegas Mery.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD berkomitmen memastikan penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel, dengan fokus pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami ingin setiap program pembangunan memiliki manfaat nyata dan terukur bagi masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Barito Utara Drs. Muhlis menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan antara program pembangunan tahun sebelumnya dengan rencana strategis tahun mendatang.
Menurutnya, APBD harus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab terus berupaya menyusun anggaran secara efektif dan efisien, serta memprioritaskan program yang berdampak langsung, seperti peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Muhlis juga menekankan bahwa koordinasi dengan DPRD menjadi kunci penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan visi daerah.
Rapat berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari anggota DPRD terkait efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pengawasan pelaksanaan APBD.
Para legislator juga menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan dan transparansi publik dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap salah satu anggota DPRD dalam rapat tersebut.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan tahapan pembahasan teknis Rancangan APBD (RAPBD) 2026 dalam waktu dekat, sekaligus memastikan semua proses berjalan sesuai prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
