MUARA TEWEH – Ketua Komisi II DPRD Barito Utara dari Fraksi PDIP, H. Taufik Nugraha, S.Kom, menegaskan bahwa penyebab utama kelangkaan BBM bukan hanya distribusi di SPBU, tetapi karena kuota BBM dari pusat yang tidak pernah bertambah selama bertahun-tahun, meskipun jumlah kendaraan meningkat drastis setiap bulan.
Menurutnya, ini merupakan permasalahan struktural yang harus diselesaikan melalui jalur resmi dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kuota BBM kita tidak pernah bertambah dari pusat, padahal jumlah kendaraan terus naik. Ini bukan sekadar soal antrean, tapi soal data dan kebijakan,” ujar Taufik Nugraha saat diwawancara usai menggelar RDP bersama PLN Muara Teweh, Kamis (20/11/2025).
Sebagai Ketua Komisi II DPRD yang membidangi ekonomi dan infrastruktur, Taufik meminta Pemerintah Kabupaten melakukan survei resmi ke dealer kendaraan.
“Coba survei ke dealer motor. Rata-rata 500 unit sepeda motor baru masuk setiap bulan. Itu fakta lapangan. Kalau kendaraan bertambah tapi kuota tidak berubah, masalah ini akan terus terjadi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa data konkret dari dealer kendaraan harus dijadikan alat pembuktian formal untuk mengajukan penambahan kuota ke Gubernur dan DPR RI.
Taufik meminta Pemkab segera mengajukan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat, mengirim data dealer kendaraan sebagai dasar usulan, berkoordinasi dengan Gubernur dan lintas kementerian, serta mengawasi SPBU agar transparan dalam distribusi.
“Kami di DPRD siap mengawal. Tapi pemerintah daerah harus bergerak sekarang. Ini bukan hanya keluhan, tapi harus ada langkah nyata,” tegasnya.
Taufik juga menyoroti kebutuhan BBM saat Barito Utara menjadi tuan rumah MTQH Kalimantan Tengah. Tamu dari kabupaten/kota lain membeli BBM di Muara Teweh, sehingga kuota makin terbebani.
“Selama MTQH, peserta dari luar daerah juga beli BBM di sini. Kuota makin tergerus. Ini harus diperhitungkan juga dalam pengajuan ke pusat,” ujarnya.
Menurut Ketua Komisi II DPRD, kelangkaan BBM bukan hanya soal antrean atau pengawasan, tetapi masalah ketidakseimbangan antara kuota dan pertumbuhan kendaraan.
“Kalau kuota cukup, tidak akan ada pelangsir dan antrean. Ini soal kebijakan. Kami minta pemerintah daerah ajukan penambahan kuota secara resmi,” tutup Taufik.
