MUARA TEWEH – Lonjakan harga Pertalite dan kelangkaan BBM di Barito Utara mendapat tanggapan keras dari Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H dari Partai Gerindra. Ia menilai kondisi lapangan sudah sangat memprihatinkan dan perlu adanya langkah cepat dari Pertamina.
Menurut Tajeri, keluhan masyarakat terkait harga eceran Pertalite mencapai Rp15.000 dan Pertamax hingga Rp17.000 per liter tidak boleh dianggap biasa. Ia mempertanyakan kinerja serta pengawasan Pertamina wilayah Kalimantan Tengah.
“Tolong pertanyakan, perwakilan Pertamina Kalteng itu apakah tidur atau ditidurkan? Atau mungkin sudah kekenyangan hingga lupa turun ke lapangan? Ini perlu diawasi, karena permainan harga ini tidak wajar,” tegas Tajeri, Sabtu (22/11/2025) malam.
Berdasarkan laporan warga, Tajeri menjelaskan bahwa rantai distribusi BBM diduga bermasalah. Pelangsir membeli dari SPBU, lalu dijual ke pengecer, dan harga terus naik hingga masyarakat yang menanggung beban.
“Kalau ada yang ambil 700 rupiah per liter dari Pertamina, itu masih wajar. Tapi kalau dijual sampai Rp15 ribu untuk Pertalite, itu jelas permainan. Ini harus dibongkar,” ujarnya.
Ia juga menyebut beberapa pangkalan LPG 3 Kg yang sempat ditutup dan dilaporkan ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Tajeri berharap dalam waktu dekat pihak kementerian turun langsung ke Muara Teweh untuk mengecek distribusi BBM dan LPG.
Tajeri menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM harus diperketat, dan SPBU wajib menjelaskan alasan pembatasan pembelian di masyarakat.
“Ini suara rakyat. Jangan sampai pengawasan lemah karena ada kepentingan tertentu. Kita perlu transparansi dan solusi segera,” tambahnya.
DPRD Barito Utara siap mendukung langkah pemerintah pusat jika ingin melakukan inspeksi langsung ke lapangan terkait kelangkaan dan mahalnya harga BBM di wilayah Barito Utara.
