Muara Teweh, Baritoraya.com – Kondisi Jalan Teluk Matei yang dinilai berbahaya menjadi salah satu persoalan infrastruktur yang disampaikan warga Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kepada anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, dalam kegiatan reses, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan pelebaran Jalan Teluk Matei untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, warga menyampaikan kebutuhan pengaspalan jalan desa dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) guna menunjang mobilitas serta kenyamanan masyarakat.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan kelanjutan pembangunan turap atau bronjong di belakang Desa Pendreh, khususnya di wilayah RT 2 dan RT 3. Warga juga meminta pembangunan turap di belakang Pelabuhan Nantoy Bara Lestari mendapat perhatian.
Patih Herman AB, anggota DPRD Barito Utara dari Partai Demokrat yang akrab disapa Athink, mengatakan kegiatan reses merupakan kesempatan untuk menyerap persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.
“Melalui reses ini, saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga Desa Pendreh cukup jelas, mulai dari perbaikan jalan dan penerangan, kelanjutan pembangunan turap, hingga pelebaran Jalan Teluk Matei demi keselamatan pengguna jalan,” ujar Patih Herman saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa usulan masyarakat akan dihimpun untuk menjadi bahan pembahasan dengan pemerintah daerah dan perangkat teknis terkait.
“Seluruh usulan ini akan kami catat dan sampaikan sebagai bahan pembahasan dengan pemerintah daerah dan perangkat terkait. Kita berharap kebutuhan yang mendesak, terutama menyangkut keselamatan masyarakat dan kondisi infrastruktur, dapat ditelaah untuk menentukan langkah penanganan berikutnya,” lanjutnya.
Keselamatan Jalan Perlu Kajian Teknis
Dari sejumlah aspirasi tersebut, pelebaran Jalan Teluk Matei memerlukan perhatian melalui pemeriksaan kondisi lapangan dan kajian teknis. Langkah ini diperlukan untuk menilai kondisi jalan, kebutuhan pelebaran, serta bentuk penanganan yang sesuai dengan standar keselamatan.
Sementara itu, pengaspalan jalan desa dan pemasangan PJU perlu ditelaah berdasarkan kondisi akses yang tersedia serta kebutuhan masyarakat. Kelanjutan pembangunan turap di belakang desa dan kawasan pelabuhan juga perlu diperiksa untuk mengetahui kondisi pekerjaan dan kebutuhan penanganan berikutnya.
Hasil reses tersebut menjadi bahan bagi Patih Herman untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme DPRD. Proses selanjutnya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi berwenang, dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan anggaran.
Masyarakat berharap berbagai usulan tersebut dapat ditindaklanjuti secara bertahap agar akses transportasi semakin baik, keselamatan pengguna jalan meningkat, dan kebutuhan perlindungan kawasan dapat ditangani sesuai kondisi di lapangan.
