MUARA TEWEH – Kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi sorotan dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Desa Sei Rahayu II, Kabupaten Barito Utara, Senin (26/10/2026). Sejumlah aspirasi masyarakat yang dihimpun mencakup perbaikan jalan, penambahan tenaga kesehatan, fasilitas sekolah, hingga dukungan bagi petani dan pekebun.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., dari Partai Gerindra, Fraksi Karya Indonesia Raya, mengatakan masyarakat dan aparat desa turut meminta agar pemerintah daerah segera menunjuk penjabat (Pj.) kepala desa demi menjaga kelancaran pemerintahan serta pelaksanaan program desa.
“Dalam kegiatan reses ini, kami menerima berbagai aspirasi dari aparat desa dan masyarakat. Salah satu permintaan yang menjadi perhatian adalah agar pemerintah daerah segera menunjuk Pj. kepala desa, sehingga pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala,” ujar Tajeri di Muara Teweh, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara Hj. Merry Rukaini, M.IP, bersama anggota DPRD lainnya, yakni Tajeri, Patih Herman AB, Gun Sriwitanto, S.H., dan H. Nurul Anwar, S.E., M.A.P.
Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi jalan poros yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Lubang besar di depan Masjid Al-Hidayah menjadi salah satu lokasi yang disebut membutuhkan penanganan.
Masyarakat juga mengharapkan perbaikan jalan usaha tani agar proses pengangkutan hasil panen dari kebun dapat berlangsung lebih lancar.
“Perbaikan jalan poros dan jalan usaha tani sangat diharapkan masyarakat. Kondisi jalan yang baik akan membantu kelancaran transportasi, khususnya bagi warga yang mengangkut hasil panen dari kebun,” ungkap Tajeri.
Perbaikan akses jalan diharapkan tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil perkebunan.
Di sektor pendidikan, SMP Negeri 7 mengusulkan pembangunan pagar sekolah, perbaikan jalan menuju sekolah, penyediaan aula, penataan halaman, serta pengadaan bus sekolah.
Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar dan akses transportasi bagi peserta didik.
“Usulan dari pihak sekolah mencakup beberapa fasilitas pendukung yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan lingkungan belajar dan memudahkan transportasi siswa,” katanya.
Sementara itu, aspirasi di bidang kesehatan mencakup penambahan dokter umum, pembangunan rumah dinas dokter dan tenaga medis lainnya, pemasangan pagar Puskesmas, penataan halaman, penambahan alat kesehatan, serta tambahan insentif bagi tenaga medis.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aspirasi tersebut, Puskesmas setempat saat ini hanya memiliki satu dokter umum, meskipun telah berstatus melayani rawat inap.
“Penambahan tenaga dokter, alat kesehatan, serta dukungan fasilitas bagi tenaga medis menjadi kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Tajeri.
Aspirasi masyarakat juga menyentuh kebutuhan sosial dan ekonomi. Warga meminta penyelesaian pembangunan tempat ibadah yang belum rampung, mencakup tempat ibadah dari berbagai agama.
Untuk mendukung sektor perkebunan, masyarakat mengusulkan bantuan bibit kelapa sawit dan alat berat guna menunjang pembukaan lahan. Adapun di sektor pertanian, kebutuhan yang disampaikan meliputi bibit tanaman palawija dan pupuk.
“Harapan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kebutuhan keagamaan, perkebunan, dan pertanian. Aspirasi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi catatan kebutuhan masyarakat Desa Sei Rahayu II yang diharapkan dapat dibahas lebih lanjut sesuai kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Melalui kegiatan reses, DPRD Kabupaten Barito Utara menghimpun aspirasi secara langsung dari masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
