MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (21/7). Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp2,98 triliun, difokuskan pada percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengajuan ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Anggaran ini kami susun dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif – menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Indra.
Kebijakan ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan mendukung agenda nasional yang tertuang dalam RKP 2026 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Indra Gunawan menambahkan, tantangan terbesar terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
“Dengan penggunaan teknologi informasi dan pendekatan berbasis data, kita harap perencanaan anggaran ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi menjadi alat transformasi nyata,” katanya.
Pihak DPRD menyambut baik pengajuan ini dan akan segera menjadwalkan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam waktu dekat.
Kalimantan Tengah saat ini tengah mempersiapkan diri menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Barito Utara berambisi memosisikan diri sebagai kawasan strategis yang mampu menyuplai kebutuhan pangan, energi, dan SDM berkualitas.
