JAKARTA – Pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah meskipun kondisi inflasi nasional pada Januari 2026 terbilang masih terkendali. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan cadangan pangan dan kesiapan logistik daerah untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara year on year Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Meski angka tersebut sedikit berada di atas target inflasi nasional, Mendagri menilai kondisi harga barang dan jasa secara umum masih relatif stabil.
“Secara riil, harga barang dan jasa terkendali. Ini terlihat dari inflasi month to month Januari 2026 yang justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan, deflasi tersebut terutama didorong oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meredanya tekanan permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional dan pergantian tahun.
Namun demikian, Mendagri mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas strategis, seperti cabai rawit, cabai merah, beras, bawang putih, dan daging ayam ras, yang di beberapa wilayah masih menunjukkan tren fluktuatif.
Selain faktor pasar, Mendagri juga menyoroti risiko gangguan logistik akibat bencana alam. Ia mencontohkan pengalaman sejumlah daerah yang sempat mengalami lonjakan harga akibat terputusnya akses distribusi pangan.
“Daerah-daerah yang rawan gangguan logistik harus memiliki ketahanan pangan sendiri, minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga bulan,” tegasnya.
Menurut Mendagri, langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan produksi lokal, pengelolaan cadangan pangan daerah, serta koordinasi lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta diikuti oleh jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
