Di tengah hiruk-pikuk politik Barito Utara pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi, ada ribuan suara yang sering luput dari perhatian yaitu suara para tenaga honorer.
Honorer yang di usulkan sebanyak 1.489 orang saat ini masih berstatus paruh waktu. Mereka bukan sekadar angka di dalam daftar kepegawaian, melainkan wajah nyata dari pelayanan publik: guru yang setiap hari mendidik anak-anak, tenaga kesehatan yang menjaga nyawa pasien, hingga staf teknis yang menopang jalannya birokrasi. Mereka bekerja dengan penuh pengabdian, tetapi terus digantung tanpa kepastian.
DPRD Barito Utara sejatinya sudah menunjukkan langkah awal yang patut diapresiasi. Hasil hearing 10 Februari 2025 menegaskan pentingnya pendataan honorer, usulan ke pemerintah pusat agar paruh waktu bisa diakomodir menjadi PPPK penuh waktu, serta penjadwalan kunjungan untuk memperjuangkan nasib mereka. Namun, rakyat khususnya honorer butuh bukti, bukan sekadar berita acara rapat.
Di sinilah letak persoalannya. Ketika energi daerah terkuras habis hanya untuk mengurusi sengketa politik, siapa yang menjamin perhatian kepada honorer tidak semakin terpinggirkan? Bayangkan bila PSU jilid II benar-benar digelar: anggaran kembali terpecah, waktu pejabat tersedot, dan fokus publik hanya pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sementara ribuan honorer tetap berjalan di tempat, tanpa kepastian status maupun kesejahteraan.
Ketua Forum Honorer R3 Barito Utara, Moh Anam, sudah mengingatkan dengan tegas: “Kami tidak butuh janji manis. Jangan ada honorer yang dikorbankan karena politik. Kami hanya meminta kepastian status dan penghargaan atas pengabdian kami.” Pesan ini mestinya menggema bukan hanya di ruang sidang DPRD, tetapi juga di telinga para pengambil keputusan di pusat maupun daerah.
Opini publik harus jernih: honorer bukan komoditas politik. Mereka bukan sekadar alat tawar-menawar kekuasaan. Mereka adalah manusia, pekerja, dan pengabdi negara yang sudah terlalu lama menunggu pengakuan.
Maka, siapapun yang nanti menang setelah drama PSU berakhir, satu hal tak boleh ditawar: jangan biarkan honorer menjadi korban.
