MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama masyarakat Desa Lemo dan Desa Pendreh pada Kamis, 20 November 2025, terkait persoalan gangguan listrik yang sudah lama dikeluhkan warga. Gangguan tegangan listrik rendah (drop) dianggap telah merugikan masyarakat, bahkan berdampak pada sektor usaha dan pelayanan publik.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Barito Utara ini turut dihadiri pihak PLN ULP Muara Teweh, sejumlah kepala desa, perangkat kecamatan, serta para tokoh masyarakat yang hadir langsung menyampaikan keluhan mereka.
Masyarakat: Kami Sudah Sangat Bersabar
Salah satu warga mengaku bahwa masyarakat selama ini sudah cukup bersabar, namun gangguan tegangan listrik semakin sering terjadi. Bahkan, bukan hanya di desa di wilayah kota pun persoalan ini turut dirasakan.
“Tegangan listrik sering drop. Saya termasuk korbannya. Saya pemilik Pompa bensin sering rusak akibat tegangan listrik turun. Kami mohon, apakah ini bisa diperbaiki? Kami perlu jawaban dari pihak PLN,” tegas salah satu warga.
PLN Paparkan Data dan Kendala Teknis
Perwakilan PLN ULP Muara Teweh, Muhammad Haris, menyampaikan gambaran kondisi kelistrikan Barito Utara. Dari 763 km jaringan dan 457 trafo, terdapat lebih dari 50 ribu pelanggan listrik yang dilayani.
Ia menjelaskan bahwa akses jaringan ke Desa Lemo dan Pendreh melewati kawasan hutan lindung nasional, sehingga petugas hanya berani melakukan pemangkasan ujung pohon, tidak menebang total.
“Kami khawatir karena jalur melewati hutan lindung. Banyak titik yang sulit diakses, ada yang hanya bisa dilalui jalan kaki. Bahkan petugas kami sering jatuh saat membawa motor karena medan berat,” ungkapnya.
PLN juga menunjukkan data dua bulan terakhir, di mana gangguan listrik di kawasan Lemo–Pendreh mengalami peningkatan cukup signifikan akibat pohon roboh, dahan patah, hingga gangguan binatang.
Butuh Penambahan Personel & Pemindahan Jalur
Saat ini petugas lapangan hanya berjumlah tiga orang untuk mengatasi gangguan di kawasan luas tersebut. PLN mengakui mereka kesulitan secara teknis dan berharap ada dukungan penambahan personel serta percepatan program jangka panjang, yaitu pemindahan jalur listrik ke Bukit Bambu.
Survei pemindahan jalur telah dilakukan sejak Mei 2025 dan Oktober 2025 oleh tim UID Banjarbaru. Namun PLN menyebut estimasi anggaran mencapai Rp7 miliar, sehingga masih memerlukan dukungan dari pemerintah daerah maupun program CSR.
DPRD Minta Solusi, Bukan Janji
Pimpinan rapat H. Taufik Nugraha meminta agar hasil hearing ini menjadi dasar untuk mendorong PLN Unit Induk Distribusi Kalsel-Teng segera mengambil langkah nyata.
“Masyarakat sudah lama menunggu, ini untuk kepentingan umum. Bukan kelompok, bukan individu,” ujar Taufik.
Maka kesimpulan rapat hari ini ada Tiga. Pertama, Pihak PLN akan Memperbaiki Pelayanan. Kedua DPRD Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Daerah meminta kepada Pihak PLN Unit induk Distribusi Kalselteng untuk segera memindah jalur Listrik dari Desa Pendreh ke Desa Lemo melalui jalur bukit bambu Kelurahan Jingah (Lemo Seberang) ke Desa Lemo I dan desa Lemo II. Ketiga Penambahan Jaringan Listrik di Desa Lemo Il menuju jalan lintas Provinsi.
