MUARA TEWEH – Menyikapi sorotan publik terkait kondisi ruas Jalan Muara Teweh–Benangin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara, M. Iman Topik, memberikan penjelasan resmi terkait langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Saat dihubungi media ini pada Selasa (6/1/2026) di Muara Teweh, Iman Topik menegaskan bahwa ruas jalan yang saat ini ditangani merupakan jalan kabupaten, dan pihaknya telah melakukan penanganan darurat di sejumlah titik kerusakan.
“Ini jalan kabupaten. Alhamdulillah, tim kami sudah melakukan penanganan di beberapa spot kerusakan dengan menurunkan alat berat, seperti grader, vibro, serta penimbunan material untuk mengatasi kondisi kedaruratan,” jelas Iman Topik.
Ia mengakui bahwa kondisi curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir sangat mempengaruhi struktur badan jalan, terutama di titik-titik yang belum rigid maupun berlapis aspal. Oleh karena itu, PUPR Barito Utara saat ini memprioritaskan langkah fungsional agar jalan tetap dapat dilalui masyarakat.
“Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan. Saat ini curah hujan masih tinggi dan kondisi jalan bervariasi, masih ada beberapa titik yang rawan licin dan amblas,” ujarnya.
Iman Topik juga mengingatkan pengguna kendaraan, khususnya kendaraan roda empat (R4) dan roda enam (R6), agar menyesuaikan muatan saat melintas di ruas Muara Teweh–Benangin, terutama saat cuaca ekstrem.
“Kalau cuaca ekstrem, mohon angkutan disesuaikan. Ini penting untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dalam perjalanan,” tegasnya.
Sebelumnya, kondisi Jalan Lintas Muara Teweh–Benangin menjadi sorotan publik karena kerusakan parah di beberapa titik, khususnya di Km 08–09 yang dipenuhi lubang, lumpur, dan genangan air. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penanganan sesuai kewenangan daerah, sembari mendorong adanya kejelasan penanganan berkelanjutan pada ruas-ruas jalan lain yang berada di bawah kewenangan berbeda.
