MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satunya melalui rapat sinergitas bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara terkait pengelolaan keuangan daerah yang digelar di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah, S.H., Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, camat, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah menegaskan bahwa penguatan sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembinaan serta pendampingan hukum.
Ia menilai pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci agar setiap program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari persoalan hukum.
“Pendampingan ini bertujuan agar seluruh penyelenggara pemerintahan mampu mengelola administrasi dan keuangan daerah secara tertib serta sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri merupakan bentuk kemitraan strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, pendampingan hukum bukan untuk menimbulkan rasa takut bagi aparatur pemerintah, melainkan memberikan kepastian hukum sehingga setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal.
“Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang mampu memberikan pendampingan dan solusi agar setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Bupati.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi, berkonsultasi, serta meningkatkan pemahaman terhadap berbagai regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati mengingatkan bahwa keberanian dalam mengambil kebijakan harus tetap berlandaskan aturan hukum dan prinsip akuntabilitas.
“Jangan takut bekerja selama dilakukan sesuai ketentuan. Namun jangan pula mengabaikan aturan karena kepatuhan terhadap hukum menjadi pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Melalui forum sinergitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap koordinasi bersama Kejaksaan Negeri semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan program strategis daerah, meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
