PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengajak insan pers di Bumi Tambun Bungai untuk terus menjaga akurasi dan kualitas informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan kewenangan pengelolaan infrastruktur di daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Pertemuan Rutin Media yang digelar di Istana Isen Mulang, Jumat (21/11/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas PUPR Juni Gultom, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining, Plt. Kepala Dinas Kominfosantik Rangga Lesmana, Plt. Inspektur Daerah Eko Sulistiono, serta para jurnalis dan perwakilan media se-Kalimantan Tengah.
Gubernur menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjelaskan kondisi riil di lapangan, termasuk soal status dan kewenangan pengelolaan jalan, agar masyarakat tidak terkecoh oleh informasi yang tidak utuh.
“Kesalahan informasi bisa menimbulkan persepsi keliru. Karena itu, data harus disampaikan secara benar. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap fokus menjalankan program prioritas,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, penyesuaian pembiayaan tidak boleh mengorbankan kualitas pembangunan. Media diminta ikut mengawasi dan menyampaikan perkembangan pembangunan secara objektif kepada masyarakat.
Gubernur Agustiar kembali menegaskan komitmen bahwa seluruh program pembangunan dijalankan secara inklusif tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang politik.
“Saya bukan gubernur untuk satu kelompok saja. Saya gubernur seluruh Kalimantan Tengah. Banyak program besar tetap kami jalankan di daerah yang bukan basis pendukung kami,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya informasi yang berimbang dan sesuai regulasi. Pemerintah, katanya, tidak bisa bertindak sembarangan tanpa dasar hukum yang jelas.
Gubernur menyatakan dirinya terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia mengajak insan media untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan daerah melalui kritik yang konstruktif, disiplin waktu, keterbukaan komunikasi, serta dukungan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden menyampaikan bahwa pertemuan rutin ini merupakan wujud nyata keterbukaan Pemprov Kalteng kepada publik.
“Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat, dan itu selalu menjadi penekanan Bapak Gubernur kepada seluruh jajaran. Tidak ada yang kita sembunyikan,” ujarnya.
Herson menjelaskan, pada tahun 2026 Pemprov Kalteng menghadapi penurunan anggaran yang cukup signifikan, yakni sekitar 46 persen dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,4 triliun. Namun demikian, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Daerah lain mungkin hanya berpikir bagaimana perangkat daerah bisa tetap bekerja. Tapi Bapak Gubernur memikirkan bagaimana masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tambahnya.
Herson juga mendorong media tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga memberikan usulan solusi.
“Rekan-rekan media punya banyak data dan temuan di lapangan. Kalau kritik disertai solusi, itu akan jauh lebih baik untuk kita sepakati bersama demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Plt. Kepala Diskominfo Provinsi Kalteng Rangga Lesmana menjelaskan bahwa pertemuan rutin bulanan ini merupakan inisiatif langsung Gubernur untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan insan pers.
“Kami sangat mengapresiasi peran media yang selama ini turut menyebarkan informasi positif serta mendukung berbagai capaian dan penghargaan nasional yang diraih Bapak Gubernur,” ucap Rangga.
Ia juga mengajak seluruh jurnalis untuk terus mengawal dan menyampaikan informasi yang benar terkait program-program pemerintah, termasuk Program Kartu Huma Betang yang direncanakan direalisasikan pada tahun 2026.
Rangga berharap sinergi pemerintah dan media tetap terjaga, sehingga situasi daerah tetap kondusif dan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
