PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah strategis dengan memfokuskan program prioritas di tengah penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Berdasarkan data, APBD Kalteng tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 34,71 persen, dari sebelumnya Rp8,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp5,4 triliun. Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.
“Belanja daerah harus benar-benar diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya usai mengikuti kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dengan memusatkan anggaran pada sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak mendesak akan dikurangi guna menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sesuai arahan pemerintah pusat dalam menghadapi kondisi penurunan anggaran.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui optimalisasi pajak daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Selain efisiensi, kita juga harus mendorong inovasi pendapatan daerah dan memperkuat sektor swasta agar ekonomi daerah tetap bergerak,” jelasnya.
Pemprov Kalteng juga berkomitmen mempercepat penyerapan anggaran serta meningkatkan sinergi dengan program pemerintah pusat agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal meski dalam keterbatasan anggaran.
