MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Apel Gabungan yang dirangkai dengan peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 di halaman Kantor Bupati Barito Utara, Senin (18/5/2026) pagi. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, profesional, dan akuntabel.
Apel gabungan dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, kepala perangkat daerah, hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Barito Utara membacakan sambutan resmi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai fondasi pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Momentum Hari Kearsipan Nasional ke-55 dinilai sangat penting untuk memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis administrasi yang tertib dan transparan.
“Tidak akan pernah terwujud pelayanan pemerintahan yang baik dan tepercaya tanpa didukung oleh sistem pengelolaan arsip yang tertib, bersih, dan akurat,” tegas H. Shalahuddin dalam amanatnya.
Menurutnya, arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan rekam jejak penting dalam setiap proses pembangunan daerah dan pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan sistem kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program strategis nasional.
Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur serta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar pelayanan publik semakin responsif, profesional, dan berkeadilan.
Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 juga menjadi pengingat pentingnya menjaga dokumen negara dan arsip daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.
Dengan pengelolaan arsip yang baik, Pemkab Barito Utara berharap kualitas pelayanan publik semakin meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan daerah.
