DPRD Barito Utara Gelar Paripurna LKPj 2025, Soroti Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah

Rapat paripurna DPRD Barito Utara saat penyampaian LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 di ruang sidang DPRD, Muara Teweh. (Dok. Pribadi).
banner 468x60

MUARA TEWEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang rapat DPRD, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Benny Siswanto, serta dihadiri Wakil Ketua II Henny Rosgiaty Rusli bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, penyampaian pidato pengantar LKPj Bupati dilakukan oleh Wakil Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Wakil Ketua I DPRD, Benny Siswanto, menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Melalui rapat paripurna ini, DPRD akan mencermati secara menyeluruh laporan yang disampaikan kepala daerah. Ini menjadi dasar bagi kami untuk memberikan rekomendasi konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Menurutnya, LKPj bukan hanya sekadar laporan formal, tetapi menjadi bahan evaluasi strategis untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil pembahasan DPRD nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara semakin akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *