MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi PKB, H. Nurul Anwar, menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh, khususnya terkait tingginya rujukan pasien keluar daerah dan kepastian layanan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di DPRD Barito Utara, Senin (25/5/2026).
RDP tersebut membahas pelayanan RSUD Muara Teweh bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Bahrum Bordei In Girsang, Dinas Kesehatan, manajemen RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam forum tersebut, H. Nurul Anwar menilai rumah sakit daerah seharusnya mampu menjadi pusat layanan rujukan utama bagi masyarakat Barito Utara, bukan justru terlalu sering merujuk pasien ke luar daerah.
“Kita tahu RSUD Muara Teweh ini rumah sakit rujukan. Tapi pada faktanya, justru terlalu banyak pasien yang dirujuk keluar daerah,” ujar Nurul Anwar saat menyampaikan pandangannya dalam RDP.
Ia bahkan mengungkap pengalaman warga yang harus dirujuk bersama beberapa pasien lain dalam waktu bersamaan akibat keterbatasan fasilitas dan armada ambulans rumah sakit. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit.
Nurul Anwar berharap pelayanan kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan saat membutuhkan penanganan medis, terutama pasien dengan kondisi darurat.
Selain menyoroti persoalan rujukan pasien, legislator Fraksi PKB tersebut juga mempertanyakan mekanisme layanan BPJS Kesehatan, khususnya terkait peserta mandiri yang rutin membayar iuran namun jarang menggunakan layanan kesehatan.
Ia meminta adanya penjelasan yang lebih terbuka dari BPJS Kesehatan mengenai hak peserta, termasuk terkait sistem klaim dan pengelolaan iuran.
Tidak hanya itu, Nurul Anwar juga menyinggung perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi aparatur pemerintah dan pekerja lainnya yang dinilai perlu mendapatkan jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kematian.
“BPJS Ketenagakerjaan juga sangat penting karena berkaitan dengan jaminan keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja,” katanya.
RDP berlangsung dalam suasana dialogis dengan berbagai masukan dari anggota DPRD dan pihak terkait guna mencari solusi terhadap persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Utara.
DPRD Barito Utara berharap melalui rapat tersebut kualitas pelayanan RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan dapat semakin baik sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, adil, dan maksimal.
