Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Bapperida Provinsi.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi, secara virtual membuka kegiatan dan menegaskan bahwa evaluasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola program yang lebih terarah dan efektif.
“Ini bukan sekadar agenda tahunan. Evaluasi harus jadi momentum memperbaiki strategi dan memperkuat sinergi. Target 20,6 persen pada 2025 harus kita kejar bersama,” tegasnya.
Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting bergantung pada koordinasi lintas sektor yang kuat, serta dukungan penuh dari seluruh OPD. Ia juga menyampaikan bahwa TPPS telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dua daerah, yakni Kabupaten Barito Selatan dan Pulang Pisau, ditunjuk sebagai lokasi uji petik dalam evaluasi kali ini. Pemerintah daerah setempat diharapkan bisa memberikan data dan dukungan penuh dalam proses pendampingan dan penilaian.
Fokus Evaluasi: Dari Data Hingga Aksi Nyata
Kepala BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antarpihak serta memperkuat kualitas perencanaan dan implementasi program.
“BPKP hadir bukan untuk menilai semata, tapi untuk mengakselerasi perbaikan. Rekomendasi kami berbasis data dan diarahkan pada kebijakan yang aplikatif,” jelas Ilham.
Ia mengungkap bahwa pengawasan sebelumnya menunjukkan beberapa tantangan besar: intervensi gizi spesifik yang belum maksimal, anggaran yang tidak merata, dan rendahnya efektivitas edukasi serta pendampingan kepada keluarga sasaran.
Salah satu temuan menarik dalam evaluasi anggaran stunting tahun 2025 pada 15 kabupaten/kota di Kalteng adalah dominasi alokasi untuk sektor lingkungan. Sementara itu, sektor-sektor krusial seperti ketahanan pangan dan intervensi gizi justru masih minim anggaran.
Tiga Fokus Strategis Tahun 2025 Tahun ini, BPKP mengarahkan evaluasinya pada tiga aspek utama:
- Efektivitas kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- Implementasi program GENTING (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting Bergizi)
- Optimalisasi pemberian makanan bergizi
Diharapkan dari evaluasi ini akan lahir rekomendasi konkrit untuk menyempurnakan program di masa depan, termasuk dalam mengelola fase penting 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dikenal sebagai jendela emas pencegahan stunting.
Kehadiran Lintas Level Pemerintahan
Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng, Sunarto, serta perwakilan dari berbagai OPD. Sementara itu, secara virtual hadir Sekretaris TPPS Provinsi Linae Victoria Aden, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, dan Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta kepala dinas kabupaten/kota yang tergabung dalam TPPS se-Kalteng.
Sinergi lintas level ini diharapkan menjadi kekuatan baru dalam menekan angka stunting di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
