MUARA TEWEH – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara meminta agar pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya fokus pada angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama desa-desa terpencil yang masih tertinggal secara infrastruktur dan layanan publik.
Hal ini disampaikan oleh Suhendra, juru bicara Fraksi PKB, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara pada Jumat (21/11/2025).
“APBD ini harus menjawab kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya tertulis di dokumen. Infrastruktur pedalaman, layanan kesehatan desa, dan UMKM harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Fraksi PKB menilai bahwa pendapatan daerah masih terlalu bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah daerah perlu berani memperkuat PAD melalui sistem pajak yang adil, digitalisasi layanan, serta optimalisasi potensi lokal.
“Kami ingin APBD 2026 menjadi alat pembangunan yang aktif. Bukan hanya formalitas. Masyarakat desa harus merasakan dampaknya,” tambah Suhendra.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB siap mengawal pembahasan RAPBD 2026 dalam rapat lanjutan bersama pemerintah daerah.
