Kekayaan alam Kalimantan Tengah (Kalteng) terlihat nyata dari luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 2,3 juta hektare pada tahun 2023. Jumlah tersebut menempatkan provinsi ini sebagai provinsi kedua terluas di Indonesia dalam hal areal sawit, setelah Riau, dan mencakup hampir 20–24% dari total luas Nasional.
Menurut data resmi DPMPTSP Kalteng, sektor kelapa sawit merupakan pengguna lahan terbesar di provinsi ini, sekitar 2,3 juta hektare, yang sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar dan perkebunan rakyat. Data lain menyebut angka serupa yaitu 2,2 juta hektare, termasuk 191 unit PBS (Perkebunan Besar Swasta).
Pada tahun 2022, dari lahan sekitar 1,9–2,0 juta hektare, Kalteng berhasil memanen hampir 6,83 juta ton tandan buah segar (FFB), mengungguli produksi Kalimantan Barat yang berada di bawah 5,63 juta ton pada saat yang sama.
Meski demikian, penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) CPO masih relatif terbatas. Pada tahun 2025, diproyeksikan provinsi menerima sekitar Rp 23,8 miliar, dengan total penerimaan seluruh kabupaten/kota sekitar Rp 117,9 miliar § . Jika dibandingkan sektor pertambangan yang menyumbang Rp 1,79 triliun untuk provinsi, potensi optimalisasi sawit tentu sangat besar.
Pemerintah Provinsi Kalteng terus mendorong penerapan prinsip keberlanjutan. Dari 191 unit PBS, 128 unit telah memenuhi kewajiban fasilitas plasma (20% area IUP) dan telah merealisasikan hingga 220,6 ribu ha, menunjukkan kepatuhan di atas ambang minimal § . Sisanya masih dalam proses, khususnya di Seruyan, Kotim, dan Kotabaru, yang menerapkan program dengan pola kemitraan seperti KUPP, integrasi sawit-peternakan, dan lainnya.
Gubernur Agustiar Sabran aktif mendorong perusahaan memenuhi komponen sosial ini baik legalitas HGU, sertifikasi ISPO dan RSPO, hingga pembinaan plasma agar tumbuh perkebunan inklusif dan adil terhadap masyarakat sekitar.
Kendati demikian, potensi hilirisasi industri kelapa sawit menjadi salah satu strategi utama mengoptimalkan dampak ekonomi. Percepatan investasi pabrik, produksi CPO dan turunannya, serta penguatan tenaga kerja lokal diyakini bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sawit .
