Palangka Raya, Kabarmuarateweh.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat tata kelola industri perkebunan sawit yang berkeadilan. Melalui Rapat Sinkronisasi dan Evaluasi Data Plasma, CSR, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat, Pemprov Kalteng mendorong agar seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Rapat yang berlangsung di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Senin (10/11/2025), dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden.
Dalam sambutan tertulis Plt. Sekda Kalteng, Herson menyampaikan bahwa sektor perkebunan sawit merupakan tulang punggung ekonomi Kalimantan Tengah, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
“Kewajiban plasma 20 persen bukan hanya angka di atas kertas, tetapi wujud kemitraan berkeadilan yang harus direalisasikan sepenuhnya. Masyarakat di sekitar perkebunan berhak merasakan hasil dari sumber daya alam yang mereka miliki,” ujarnya.
Selain evaluasi plasma, rapat juga membahas penyerapan tenaga kerja lokal, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan penggunaan alat berat yang sesuai regulasi lingkungan.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Rizky R. Badjuri, mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2021–2025, realisasi kebun plasma di Kalimantan Tengah baru mencapai 52,66 persen dari target 100 persen.
“Masih ada sekitar 47 persen yang belum terpenuhi. Perlu dorongan kuat dari semua pihak, termasuk koordinasi lintas kabupaten dan perusahaan, agar target plasma dapat terealisasi menyeluruh,” jelasnya.
Ia menambahkan, capaian tertinggi terdapat di wilayah Timur sebesar 76 persen, disusul wilayah Barat 61,03 persen, dan wilayah Tengah 45,95 persen. Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh jumlah perusahaan dan luas izin operasional yang berbeda-beda.
Pemprov Kalteng juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan berkelanjutan. Program CSR diharapkan tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi berfokus pada penguatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sekitar.
Selain itu, penyerapan tenaga kerja lokal di sektor perkebunan menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi daerah. Pemerintah menegaskan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat setempat, baik untuk posisi lapangan maupun manajerial.
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Herson berharap evaluasi ini dapat menjadi ruang refleksi sekaligus momentum untuk memperbaharui komitmen bersama.
“Kami ingin sektor kelapa sawit di Kalteng tumbuh dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan keadilan sosial. Mari kita buktikan bahwa investasi di Kalteng membawa manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
